KONFERENSI MDGs
“Re-demokratisasi Ekonomi, Sosial dan Politik untuk Pembangunan yang Inklusif”
Hotel Royal Kuningan Jakarta, 14-16 Oktober 2014
Tahun 2014 memiliki makna penting secara khusus bagi Indonesia dan dunia pada umumnya. Tahun 2014 adalah tahun politik di mana Indonesia telah memiliki pemimpin baru yang diharapkan membawa visi baru bagi kemajuan, kesejahteraan dan kemandirian Bangsa. Terpilihnya Jokowi-JK sebagai presiden Indonesia ke-tujuh menandai babak baru kematangan demokrasi Indonesia, melalui pemilu yang aman.
Tahun ini pula menjadi tahun terakhir Indonesia untuk mempersiapkan diri memasuki masyarakat ekonomi ASEAN (Association of South East Asia Nations) yang mulai berlaku penuh di tahun 2015. Belum jelas benar bagaimana kesiapan dan dampak sosial ekonominya, akan tetapi kiranya jelas bahwa liberalisasi perdagangan ini memerlukan peran pemerintah yang lebih kuat untuk memastikan manfaat kebijakan ini dapat dinikmati oleh warga negara Indonesia.
Pada saat yang sama, Perserikatan Bangsa-Bangsa sedang menggodok agenda pembangunan pasca-2015, yaitu tujuan pembangunan global yang akan menggantikan Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals - MDGs) di tahun 2015. Rencana ini penting karena dapat mendorong dan atau sebaliknya menjadi kendala Indonesia mencapai pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan dan pembangunan yang melindungi hak asasi manusia.
Oleh karena itu, tahun 2014 juga menjadi tahun penting bagi masyarakat sipil untuk meningkatkan konsolidasi dalam rangka menyusun dan mempengaruhi agenda pembangunan. Dalam situasi inlah, konferensi INFID diselenggarakan dengan tujuan menghasilkan usulan untuk mempengaruhi agenda pembangunan Indonesia ke depan.