Konsultasi Nasional Masyarakat Sipil untuk Agenda Pembangunan Paska 2015 dengan tema “Pembangunan Berkelanjutan yang Inklusif, Adil dan Bermartabat Paska 2015: Suara Rakyat
Jakarta, 22-23 Januari 2013
Konsultasi Nasional Masyarakat Sipil untuk Agenda Pembangunan Paska 2015 dengan tema “Pembangunan Berkelanjutan yang Inklusif, Adil dan Bermartabat Paska 2015: Suara Rakyat" diselenggarakan oleh INFID, untuk menyediakan forum bagi masyarakat sipil Indonesia termasuk komunitas‐komunitas yang selama ini terpinggirkan dalam pembangunan, untuk dapat terlibat secara aktif dalam mempengaruhi proses dan substansi dari agenda pembangunan Paska 2015.
Secara khusus, konsultasi nasional ini dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyajikan informasi serta pengetahuan yang relevan dan dibutuhkan, dari dan oleh masyarakat sipil Indonesia, yang kemudian dirumuskan menjadi posisi masyarakat sipil di Indonesia untuk kerangka kerja pembangunan Paska 2015, yang kemudian disebarluaskan melalui semua saluran komunikasi dan berfungsi sebagai dasar advokasi masyarakat sipil Indonesia. Selain itu, konsultasi nasional ini juga dimaksudkan untuk memperkuat proses pembahasan agenda pembangunan Paska 2015 di High Level Panel dimana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ditunjuk sebagai Co‐Chair High Level Panel of Eminent Person for Post 2015 Development Agenda, termasuk rangkaian konsultasi yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa‐Bangsa (PBB).
Konsultasi nasional ini dihadiri oleh kurang lebih 130 partisipan yang mewakili berbagai pemangku kepentingan seperti dari LSM, komunitas, pemerintah, kedutaan besar, lembaga donor dan jurnalis. Konsultasi ini dibuka oleh Sigit Wijayanta sebagai perwakilan masyarakat sipil Indonesia dan dilanjutkan dengan dua narasumber yaitu Heru Prasetyo dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dan Michele Zaccheo dari United Nations Informastion Centers (UNIC). Konsultasi ini juga memberi kesempatan kepada beberapa perwakilan LSM Indonesia seperti Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Women Research Institute (WRI), Aman Indonesia, FITRA dan Perkumpulan Prakarsa. Selain itu perwakilan komunitas masyarakat adat, petani, buruh migran, difabel, kaum muda juga diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya dalam konsultasi nasional ini.
Secara umum, konsultasi nasional ini menekankan perlunya perubahan paradigma pembangunan yang telah dilakukan selama ini. Pertumbuhan ekonomi yang seringkali dibanggakan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan oleh Pemerintah Indonesia, belum bisa menggambarkan situasi nyata yang ada di masyarakat. Masyarakat sipil Indonesia tidak menemukan bukti‐bukti yang memadai bahwa pertumbuhan yang inklusif dan menjamin pemerataan telah terjadi. Fakta‐fakta peningkatan kekayaan segelintir orang dan kesenjangan yang ekstrem telah menyakinkan bahwa harus ada perubahan dalam orientasi pembangunan. Oleh karenanya, ke depan semua upaya dan langkah pembangunan di Indonesia dan dunia mesti dimaksudkan untuk menghapus ketimpangan. Perspektif pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi mesti beralih pada pembangunan berkelanjutan dengan tujuan mengakhiri ketimpangan. Pembangunan Paska 2015 juga harus berfokus pada upaya mengakhiri kemiskinan dan ketimpangan, memastikan layanan kesehatan untuk semua, adanya demokrasi,pemerintahan yang terbuka dan anti korupsi, menjamin lingkungan hidup yang lestari, perdamaian dan non diskriminasi, dan memastikan adanya kerjasama global yang akuntabel.
Keinginan untuk melakukan perubahan paradigma pembangunan merupakan pertarungan konsep atau gagasan pembangunan. Masyarakat sipil meyakini dan harus memastikan bahwa semua proses yang dalam penyusunan agenda pembangunan Paska 2015 harus partisipastif dan akuntabel serta melibatkan semua pihak, terutama yang selama ini terpinggirkan dalam pembangunan. Argumentasi‐argumentasi yang memadai ditambah dengan strategi advokasi yang tepat termasuk di dalamnya strategi komunikasi, diyakini akan dapat membantu masyarakat sipil memenangkan pertarungan gagasan ini.