Metrotvnews.com, Jakarta: Masyarakat Sipil untuk Pembangunan Berkelanjutan menyambut pertemuan Nasional Masyarakat Sipil untuk Pembangunan Berkelanjutan.
Pertemuan ini fokus kepada perencanaan dan pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), yang disahkan oleh Sidang Umum PBB di New York September 2015. Pertemuan nasional ini mengambil tema 'Leave No One Behind' atau 'tidak meninggalkan satu orangpun'.
Untuk membahas dan memberikan kontribusi pada proses yang tengah berjalan, INFID, Oxfam di Indonesia, Koalisi Perempuan Indonesia bersama dengan Masyarakat Sipil Indonesia untuk SDGs menyelenggarakan Pertemuan Nasional Masyarakat Sipil untuk SDGs dengan tema "Leave No One Behind" pada 26 dan 27 Oktober 2016.
Pertemuan ini menjadi forum bagi masyarakat sipil untuk menyampaikan informasi dan aspirasi mengenai proses dan substansi untuk disampaikan kepada para pemangku kepentingan pelaksanaan SDGs.
Diharapkan pertemuan ini dapat memberikan rumusan terhadap prakondisi-prakondisi teknis dan sosial seperti kelembagaan, pendataan agar semua pihak dapat memberikan kontribusi dalam penyusunan Rencana Aksi SDGs 2016-2020.
Senior Program Officer International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Hamong Santono,menyatakan dibutuhkan perubahan paradigma agar perencanaan dan pelaksanaan SDGs di Indonesia tidak meninggalkan satu orang pun.
"Indikasinya partisipasi aktif, nyata dan bermakna dari berbagai kelompok rentan dan terpinggirkan dalam partisipasi proses pembangunan dan memastikan keseriusan pemerintah terhadap prioritas pembangunan bagi kelompok rentan dan terpinggirkan," kata dia dikutip dari Antara, Rabu (26/20/2016).
Budi Kuncoro, Country Director Oxfam di Indonesia menyatakan pertemuan Nasional ini merupakan hasil kolaborasi banyak pihak.
"Ini merupakan momentum penting bagi partisipasi masyarakat sipil dalam mewujudkan serta menyukseskan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia," kata Budi.
Wakil Kepala Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Charles-Michel Geurts menyatakan Komitmen Uni Eropa dan Pemerintah Indonesia untuk SDGs tidak diragukan lagi. Hal ini untuk mempromosikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
"Uni Eropa akan terus menjadi mitra strategis Indonesia dalam pelaksanaan Agenda 2030 yang ambisius, transformatif dan universal untuk mendorong pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan bagi semua," jelas Charles.
Acara ini dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bambang PS Brodjonegoro dan Menteri Ketenagakerjaan RI M. Hanif Dhakiri.
Pemerintahan Jokowi-JK sudah berusia dua tahun dan SDG sudah berumur satu tahun. SDG terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Sasaran untuk kemakmuran semua warga dunia dan keberlangsungan bumi kita.
Salah satu tujuan SDGs untuk memastikan masalah kemiskinan, ketimpangan serta ketidaksetaraan gender pada 2030 akan berkurang dan teratasi-hapus.
Pertemuan ini penting karena persiapan-persiapan pelaksanaan SDG yang tengah berjalan yaitu (a) Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Bappenas akan melansir Peraturan Presiden tentang SDG; (b) Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan Rencana Aksi dan Peta Jalan SDG dan (c) Pemerintah Indonesia akan menyiapkan Panitia Pelaksana SDG melalui keputusan Presiden atau Keputusan Menteri Bappenas.
(SAW)